Ekonom LPEM FEB UI: Laju Pemulihan Berisiko Lebih Lambat
DEPOK – (11/1/2021) Ekonom, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky dalam wawancara yang dimuat Harian Kompas, yang berjudul “Laju Pemulihan Berisiko Lebih Lambat”. Berikut artikelnya.
“Laju Pemulihan Berisiko Lebih Lambat”
Laju pemulihan ekonomi Indonesia berisiko lebih lambat dari perkiraan. Momentum pemulihan ekonomi akan terus melemah jika kebijakan pembatasan kegiatan ekonomi berulang kali diterapkan akibat lonjakan kasus infeksi Covid-19.
Oleh karena itu, penanganan pandemi Covid-19 pada tahun ini mesti lebih baik.
Sejumlah lembaga internasional membuka awal tahun dengan memangkas proyeksi perekonomian 2021. Terbaru, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan per-ekonomian RI pada 2021 tumbuh 4,8 persen. Angka ini lebih rendah dari proyeksi September 2020, yakni 6,1 persen.
Bank Dunia juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 dari 4,8 persen menjadi 4,4 persen. Adapun Bank Pembangunan Asia (ADB) dari 5,3 persen menjadi 4,5 persen, serta Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dari 5,3 persen menjadi 4 persen.
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Teuku Riefky, menuturkan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akibat lonjakan kasus infeksi dan fasilitas kesehatan yang penuh tidak disalahkan. Namun, pola yang berulang ini akan menahan laju pemulihan ekonomi. “Jika pola gas dan rem terus diterapkan tanpa keseriusan penanganan Covid-19, kondisi 2021 tidak akan jauh berbeda dengan 2020,” ujar Riefky yang dihubungi, Minggu (10/1/2021).
Langkah pemerintah membangkitkan kembali kegiatan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), restoran, dan hotel diapresiasi. Namun, pemerintah diingatkan agar jangan sampai kehilangan fokus dalam menangani Covid-19 di tengah optimisme vaksinasi.
Riefky menekankan, vaksin memberi harapan, tetapi bukan jalan satu-satunya menuju pemulihan. Sejumlah negara menerapkan penerapan protokol kesehatan dari tingkat pemerintah sampai ke masyarakat, diawali literasi.
“Ini masalah keinginan dan koordinasi antar kementerian/lembaga. Sebagai contoh, Kemenkeu hanya menyiapkan anggaran, tetapi eksekusi kebijakan tetap di kementerian teknis,” kata Riefky.
Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, berpendapat, revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh mayoritas lembaga internasional menyiratkan peluang pertumbuhan ekonomi positif masih sangat rapuh. Ada banyak faktor yang bisa tiba-tiba mengoreksi proyeksi ekonomi, salah satunya perkembangan kasus terkonfirmasi Covid-19.
“Berkaca pada pertumbuhan ekonomi tahun 2020, meskipun ada tren membaik, tetapi berjalan lambat karena pandemi belum tertangani optimal,” kata Yusuf.
Core Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2021 berkisar 3 – 6 persen. Rentang proyeksi dibuat lebar untuk mengakomodasi ketidakpastian penanganan Covid-19. Perekonomian bisa tumbuh di bawah 3 persen jika penanganan Covid-19 tidak lebih baik dibandingkan tahun lalu.
Yusuf mengatakan, paling tidak ada dua pendekatan utama untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, yaitu mengeksekusi kebijakan penanganan kesehatan dan menyiapkan jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak kebijakan “injak gas kesehatan” yang dilancarkan pemerintah. “Ongkos penerapan pembatasan kegiatan ekonomi tidak murah. Defisit anggaran masih akan melebar sampai dengan tahun depan sejalan program belanja pemerintah,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, pertumbuhan ekonomi 2021 akan membaik. Namun, perbaikan ekonomi masih dihantui Covid-19. Apalagi, sampai saat ini belum diketahui apakah vaksinasi dapat efektif mengembalikan kegiatan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kami melihat setiap ada kenaikan mobilitas masyarakat pasti ada kenaikan risiko Covid-19. Ini tantangan sulit yang harus diatasi. Vaksin hanya salah satu solusi menjaga mobilitas dan memulihkan ekonomi,” kata Sri Mulyani. (hjtp)
Sumber: Harian Kompas. Edisi: Senin, 11 Januari 2021. Rubrik Ekonomi dan Bisnis. Halaman 10.