Kuliah Umum MEKK FEB UI bersama Kepala BKKBN Bahas Pencapaian Penurunan Prevalensi Stunting di Masa Pandemi

Kuliah Umum MEKK FEB UI bersama Kepala BKKBN Bahas Pencapaian Penurunan Prevalensi Stunting di Masa Pandemi

 

Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI

DEPOK – (20/4/2022) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, SP. OG.(K) menjadi narasumber dalam Kuliah Umum Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (MEKK FEB UI), bertajuk “Pencapaian Penurunan Prevalensi Stunting di Masa Pandemi” secara online, yang dipandu Ketua Program Studi MEKK FEB UI Diahhadi Setyonaluri, Ph.D., pada Rabu (20/4). Kuliah dibuka oleh Dekan FEB UI Teguh Dartanto, Ph.D.

Hasto Wardoyo memaparkan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh kembang anak balita (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat dari kekurangan gizi saat mereka dalam kandungan hingga dilahirkan ke dunia, tetapi kondisi tersebut terlihat setelah bayi berusia 2 Tahun. Anak stunting lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berfikir. Hampir 50 persen kasus stunting tercipta dari kehamilan.

Stunting disebabkan oleh beberapa faktor dan menjadi penting untuk ditangani bersama dengan Anda yang berada di derah sebagai penentu keberhasilannya. Kita harus menyiapkan strategi dan rencana aksi dimulai dari pengawalan calon pengantin, ibu hamil dan pasca persalinan serta 1000 hari pertama kehidupan (HPK) pada bayi.

Di masa pandemi tahun 2020, angka kemiskinan naik dan angka stunting pun mengalami kenaikan sekitar 30 persen, sehingga diperlukan daya ungkit lebih cepat dengan melakukan pengawalan dan memberikan kepastian setiap calon pengantin khususnya calon ibu mendapatkan asupan nutrisi yang baik serta pendampingan Ibu hamil oleh bidan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Komitmen ini terwujud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dengan target penurunan prevalensi stunting cukup signifikan dari kondisi 27,6 persen pada 2019 diharapkan menjadi 14 persen pada 2024 demi menciptakan keluarga muda berkuliatas kunci Indonesia Emas 2045. “Presiden RI Joko Widodo menunjuk BKKBN sebagai Ketua Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. RAN PASTI (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia) menjadi suatu peraturan turunan atau pedoman turunan dari Perpres tersebut yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan,” ujar Hasto.

RAN PASTI sebagai upaya pemerintah pusat mengkonvergensikan kegiatan-kegiatan, program dan anggaran (terdapat pemerintah daerah, berbagai pemangku kepentingan, sektor swasta). Pemerintah daerah tak perlu membuat Raencana Aksi Daerah (RAD) karena RAN PASTI sudah sangat detail dalam hal kegiatan, sasaran dan indikatornya.

Menurut Hasto, terdapat 3 pendekatan dalam pelaksanaan RAN PASTI, yaitu (1) Pendekatan keluarga beresiko stunting; (2) Pendekatan multisektor dan multipihak melalui kerjasama pentahelix antara pemerintah dan unsur pemangku kepentingan (dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan media); (3) Pendekatan intervensi gizi terpadu dengan melakukan intervensi spesifik dan sensitif berfokus pada program inkubasi yang memerhatikan kesehatan dan kecukupan gizi 3 bulan calon pengantin, ibu hamil, ibu masa interval, baduta (usia dibawah dua tahun) dan balita didukung dengan penyediaan sanitasi, akses air bersih serta bantuan sosial.

Sosialisasi RAN PASTI diselenggarakan oleh BKKBN agar terbentuknya komitmen kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam percepatan penurunan prevalensi stunting, terjalinnya koordinasi antara Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga terbentuk pemahaman yang sama untuk mengimplementasikan RAN PASTI guna mendukung terget intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam percepatan penurunan stunting.

Stunting menjadi ancaman terbesar terhadap kualitas SDM di Indonesia dan bonus demografi menjadi bonus kesejahteraan. Maka, stunting harus teratasi sebelum datangnya beban aging population. Pemerintah fokus dengan program RAN PASTI untuk memperkuat konvergensi dan data presisi serta melakukan pengawalan ketat terhadap program tersebut melalui TPPS dan pendamping keluarga,” demikian Hasto menutup sesinya.