Ari Kuncoro di Prime Time News Metro TV, “Indonesia Pimpin G20 Bangkitkan Ekonomi”

Ari Kuncoro di Prime Time News Metro TV, “Indonesia Pimpin G20 Bangkitkan Ekonomi”

 

Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI

DEPOK (1/12/2021) Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi KTT G20 Indonesia resmi dibuka pada Rabu (1/12) malam, di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat oleh Presiden Joko Widodo. Indonesia resmi menjadi tuan rumah Presidensi Group of Twenty (G20) tahun 2022. Agenda apa yang diangkat oleh Indonesia dalam penyelenggaraan konferensi G20? Lalu apa dampak penyelenggaraan G20 di Indonesia terhadap UMKM dan perusahaan rintisan?

Hal ini dibahas bersama narasumber Prof. Ari Kuncoro, Ph.D., Rektor Universitas Indonesia dan Guru Besar FEB UI, Ikhsan Ingratubun, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, dalam Primetime News Metro TV, dengan tema “Indonesia Pimpin G20 Bangkitkan Ekonomi” dan dipandu oleh Wahyu Wiwoho, host Metro TV, pada Rabu (1/12).

Prof. Ari Kuncoro menilai, Presidensi G20 merupakan momentum sebagai pemicu alternatif baru dalam memperoleh sumber rantai pasokan dunia baru, mulai dari komoditi hingga bahan baku setengah jadi. Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri dan membangun kepercayaan global, sehingga posisi Indonesia menjadi lebih baik dalam rantai pasokan dunia.

Saat ini, kondisi dunia khususnya Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19. Hal ini membuat aktivitas transaksi masyarakat beralih ke digital untuk membatasi mobilitas. Covid-19 dan digitalisasi memberikan potensi dan kebiasaan baru pada masyarakat, akan tetapi tren digitalisasi di Indonesia cenderung masih pasif karena masih meniru atau mengandalkan produk luar negeri.

Dalam Presidensi G20 2022, pemerintah menempatkan 3 agenda prioritas, yaitu penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transmisi energi berkelanjutan.

Menurut  Prof. Ari, isu pertama mengenai kesehatan yang inklusif pendekatannya adalah melalui kebijakan membatasi mobilitas masyarakat, seperti penerapan PSBB dan PPKM dengan memikirkan sektor informal. Hal ini menunjukkan tidak ada kebijakan yang sifatnya hitam-putih namun bersifat spektrum. Adanya pelonggaran PPKM sekarang ini, membuat pemulihan terhadap indeks keyakinan konsumen melonjak. Isu kedua, transformasi ekonomi berbasis digital, yang meliputi sektor keuangan dan perbankan, bank sentral, perdagangan dan e-commerce, kesehatan, dan pendidikan. Isu ketiga, transmisi energi berkelanjutan dengan merancang kebijakan pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan didukung anggaran/pembiayaan untuk menuju ekonomi lebih hijau. (hjtp)