Ekspor Perlu Penopang
Tak cukup dengan memfasilitasi tarif murah, Indonesia perlu menciptakan produk bernilaia tmbah dan masuk dalam rantai pasok regional dan global untuk mengoptimalkan ekspor.
JAKARTA, KOMPAS — (22/10/2021) Sektor perdagangan, khususnya ekspor, masih akan menjadi penopang pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. Agar kontribusinya semakin besar, sektor ini perlu ditopang investasi yang mengarah pada hilirisasi, pengembangan kawasan industri, serta terintegrasi dalam rantai pasok regional dan global.
Hal itu mengemuka dalam Forum Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi (TTI) yang merupakan bagian dari rangkaian acara Trade Expo Indonesia Digital Edition (TEI DE) 2021 yang digelar secara hibrida di Jakarta, Kamis (21/10/2021) sore. Pameran perdagangan tingkat internasional dengan tema ”Reviving Global Trade” itu akan berlangsung pada 21 Oktober-20 Desember 2021.
Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia Mari Elka Pangestu mengatakan, dalam enam bulan terakhir perdagangan global mulai menggeliat. Pertumbuhannya diperkirakan 9,2 persen pada 2021 dan akan sedikit turun tahun 2022 menjadi 6,7 persen.
Namun, pemulihan perdagangan global masih penuh ketidakpastian. Berbagai tantangan perdagangan masih muncul, seperti terhambatnya rantai pasok global, kelangkaan kontainer, dan tingginya biaya perdagangan dari sisi pengenaan bea masuk.
”Pemulihan yang cepat dari imbas pandemi Covid-19 itu juga bergantung pada setiap negara, yaitu apakah negara itu menjadi bagian dari rantai pasok global dan regional atau tidak,” ujarnya.
Menurut Mari, setiap negara perlu memiliki pasar yang terintegrasi, menjaga pasar tetap terbuka, dan mendiversifikasi pasar, serta menjadi mitra negara lain dan berbagai perusahaan. Adapun untuk jangka panjang, setiap negara perlu mendiversifikasi produk dan sumber bahan bakunya.
Indonesia dan perusahaan-perusahaan nasional memiliki peluang untuk menjadi bagian dari strategi diversifikasi ini. Peluang itu berasal dari berbagai perjanjian perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi komprehensif yang telah dibuat bersama negara lain, seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP).
Namun, kata Mari, hal itu tergantung pada cara mengelola perdagangan, kemampuan mendatangkan investasi, serta meningkatkan fasilitas perdagangan dan investasi tersebut. Integrasi ekonomi regional itu perlu diperkuat dan mengarah pada integrasi yang mendalam.
“Tidak cukup hanya memfasilitasi tarif perdagangan yang murah, tetapi juga perlu memampukan Indonesia masuk ke dalam rantai pasok regional dan global, menciptakan nilai tambah produk, mendulang investasi, serta menyerap tenaga kerja,” katanya.
Arah perdagangan
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, di tengah pandemi Covid-19, neraca perdagangan Indonesia surplus selama 17 bulan berturut-turut. Namun, Indonesia tetap mewaspadai berbagai tantangan, seperti pandemi Covid-19 yang belum selesai, krisis energi, kenaikan harga pangan, persaingan era digital, perubahan rantai pasok global, serta isu lingkungan dan perubahan iklim.
Kementerian Perdagangan berupaya meningkatkan daya saing perdagangan Indonesia melalui diversifikasi pasar dan produk, serta masuk ke dalam rantai pasok regional dan global. Untuk merealisasikannya, kebijakan yang selaras antara perdagangan, investasi, dan industri sangat diperlukan.
“Investasi akan menopang hilirisasi industri dan mendorong perubahan struktur ekspor Indonesia yang didominasi barang mentah menjadi produk bernilai tambah,” katanya.
Dari sisi perdagangan, Kementerian Perdagangan berupaya menjalin kemitraan baik bilateral, multilateral, maupun regional dengan negara lain. Pada 1 November 2021, misalnya, Indonesia bersama Swiss, Norwegia, Eslandia, dan Liechtenstein akan mengimplementasikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-European Free Trade Association (IE CEPA).
Indonesia juga akan mengimplementasikan RCEP pada awal 2022. Selain itu, Indonesia sedang dalam proses merundingkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab (I-UAECEPA) yang ditargetkan selesai kurang dari satu tahun.
”Intinya, kami berkomitmen untuk melanjutkan reformasi perdagangan agar sektor tersebut lebih terintegrasi dengan ekonomi global. Indonesia ingin mewujudkan perdagangan yang adil sekaligus mampu mendatangkan investasi,” kata Lutfi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, arah investasi Indonesia saat ini adalah hilirisasi industri dan kawasan ekonomi khusus. Salah satu tujuannya adalah menopang ekspor Indonesia yang selama ini didominasi bahan mentah menjadi produk bernilai tambah dan mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup.
Pemerintah telah menyiapkan kawasan industri dan ekonomi khusus bagi para investor.Bahlil menjamin harga tanah di kawasan itu murah dan perizinannya akan diurus pemerintah. Pemerintah juga akan memberikan insentif bagi investor yang tertarik menanamkan modal di luar Jawa, serta mendorong substitusi impor dan nilai tambah produk.
Insentif itu antara lain berupa pembebasan Pajak Penghasilan badan dalam periode tertentu, pengurangan pajak berdasarkan investasi yang ditanamkan, dan pembebasan pajak impor. (HEN)
Sumber: Harian Kompas. Edisi: Jumat, 22 Oktober 2021. Rubrik Ekonomi dan Bisnis. Halaman 10.