SOEs in Norway and Russia: Insights and Inspirations from Indonesia in Oslo and KBRI Moskow

0

POST- EVENT PRESS RELEASE LM WEBINAR SERIES 

SOEs in Norway and Russia: Insights and Inspirations from Indonesia in Oslo and KBRI Moskow

 

DEPOK – (22-24/9/2021) Lembaga Manajemen FEB UI (LM FEB UI) sukses menyelenggarakan dua seri webinar dan diskusi virtual mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Norwegia dan Rusia sebagai benchmarking yang dapat kepemerintahan Indonesia pelajari. 

Berjalan dengan dua sesi eksklusif pada hari Rabu (22/9) dan Jumat (24/9), Dubes RI di Norwegia, Dr. Todung Lubis, LL.M., dan Dubes RI di Rusia, H.E. Jose Antonio Morato Tavares, mempresentasikan pembelajaran yang sangat engaging dalam setiap sesi yang diselenggarakan.

LM FEB UI sendiri memiliki inisiasi riset BUMN Research Group (BRG) yang menarik para pengajar, pelajar, dan praktisi dalam bertukar pikiran selama berdiskusi dengan kedua Dubes RI di dua negara Eropa tersebut.

Sesi bersama Dr. Todung Lubis, LL.M. selaku Dubes RI yang bertugas di kota Oslo berbagi informasi yang mengangkat peran Sovereign Wealth Fund (SWF), dan dimoderasikan oleh konsultan LM FEB UI As Syahidah Al Haq, M.P.P., yang mahir di bidang kebijakan ekonomi dan publik.

Sedangkan sesi bersama H.E. Jose Tavares selaku Dubes RI yang bertugas di kota Moskow berbagi informasi yang mengangkat perkembangan BUMN Rusia, dan dimoderasikan oleh Taufiq Nur, M.Sc., konsultan LM FEB UI dengan keahlian di bidang riset pemasaran dan strategy & organization.

Pemikiran LM FEB UI dengan Dubes RI di Norwegia dan Rusia selaku tamu edukator di bidang organisasi dan kepemilikan negara ini merupakan inisiatif yang dibutuhkan dalam pemahaman mengelola BUMN yang bijaksana sesuai dengan perannya agar pemerintah Indonesia dalam memberlanjutkan peran BUMN dapat terus meningkatkan kinerjanya dengan pergerakan-pergerakan eksternal yang tidak dapat dibendung oleh masing-masing industri. 

Dr. Todung Lubis, LL.M. membuka diskusi seri webinar LM FEB UI kali ini dengan state of economy atau keadaan perekonomian negara yang terbilang sehat dan terefleksi dengan 74 BUMN yang dikelola baik oleh pemerintah. GDP negara yang mencapai USD362 miliar dan GDP per kapita yang mencapai USD 67,000 pada tahun 2020 dengan angka pengangguran 4,3% dirasakan baik oleh warga negara yang berjumlah 5,4 juta orang. Sebagai produsen energi terbesar ke-13 dunia, perekonomian Norwegia ditopang oleh industri migas, dan 98% energi domestik adalah energi terbarukan yang termasuk hydropower.

Norwegia dapat dikatakan negara berperingkat pertama dalam Democracy Index oleh Economic Intelligence Unit. Adapun kepemilikan perusahaan oleh negara hanya ketika benar-benar sesuai dengan kepentingan negaranya, karena adanya kewajiban melimitasi risiko kegagalan pasar (market failure).

Demi mewujudkan good corporate governance (GCG), setiap tahunnya pemerintah merilis white paper dan melaporkannya kepada lembaga Storting (Parliament) negara yang memiliki perusahaan-perusahaan BUMN. Pembagian tugas antara Board dan General Management sangat ditetapkan secara tegas.

Pendiri firma hukum Lubis Santosa & Maramis ini juga juga menjelaskan kerangka kerja kepemilikan BUMN yang telah berlangsung di Norwegia semenjak ditetapkan pada awal era 2000-an. Sehingga, bagaimana negara memiliki perusahaan-perusahaan tersebut juga dijelaskan apakah kondisinya operasional bisnis diinisiasikan oleh negara, diambil alih oleh negara, atau produksi barang dan jasa dilakukan oleh BUMN.

Lebih lanjut, Dr. Todung Lubis, LL.M. memperkenalkan beberapa perusahaan BUMN berdasarkan kategorisasinya: kategori pertama sudah tidak ada rasionalisasinya lagi mengapa negara berkepemilikan (contoh: Flytoget untuk kereta menuju/dari bandara penerbangan), kategori kedua ada rasionalisasinya mengapa negara berkepemilikan (contoh: Equinor untuk migas, Telenor untuk telekomunikasi, DNB untuk finansial, dsb), dan kategori ketiga tidak berkompetisi dengan perusahaan lainnya (contoh: Helsenorge untuk kesehatan, Vinmonopolet untuk minuman beralkohol, dan Norfund untuk ekuitas swasta).

Dr. Todung Lubis, LL.M. menceritakan praktek kepemilikan BUMN oleh negara Norwegia, seperti Equinor yang setara dengan Pertamina di Indonesia dimiliki oleh negara sebesar 67% karena besar perannya untuk masyarakat, namun sisanya terbuka untuk swasta.

Sovereign Wealth Fund cukup ditekankan dalam presentasi dan diskusi yang investasinya dilakukan secara internasional. Alokasi aset SWF Norwegia terbagi pada saham sebesar 72,8%, obligasi sebesar 24,7%, dan real estate yang tidak terdaftar sebesar 2,5%, dan dikelola oleh Norges Bank Investment Management yang beroperasi di bawah Bank Sentral Norwegia.

SWF menjadi fiscal buffer pemerintah Norwegia. Sepanjang tahun 2020, pemerintah menarik dana SWF sekitar USD 35 miliar untuk menutup defisit APBN negara tersebut. Ini berimplikasi pada nilai investasi di Indonesia pada 79 saham perusahaan Indonesia dan obligasi pemerintah Indonesia.

Terkait kontribusi SWF yang lahir, berdiri, dan beroperasi karena surplus, di Norwegia sendiri yang kontribusinya besar adalah karena kepemimpinan pemikiran dalam sustainability tercermin dengan BUMN yang strategis, yaitu mengutamakan untuk tujuan kesehatan, energi, finansial, dan hubungan luar negeri.

Dubes RI di Rusia, Jose Tavares, yang merupakan mantan Dirjen untuk ASEAN Cooperation dari Kementerian Luar Negeri Indonesia mengisi seri kedua webinar ini mengenai pengembangan BUMN di Rusia.

Rusia masih mengembangkan pengelolaan BUMN di negaranya, dan untuk memberikan data yang aktual menjadi suatu tantangan karena begitu banyaknya BUMN di Rusia (ada laporan yang memberikan angka 500.000 perusahaan). 

Peran negara dalam ekonomi Rusia telah melebihi 50%, hal ini menghambat/memperlambat perkembangan persaingan, pengembangan UMKM, produktivitas tenaga kerja, dan langkah inovatif. Federal Anti-monopoly Service juga meninjau kondisi persaingan di pasar layanan perbankan kurang memuaskan karena adanya isu hambatan administratif dan program kredit lunak, selain peran negara yang sebaiknya dikurangi kontrolnya terhadap BUMN (dikurangi min. 10% setiap tahunnya). BUMN itu sendiri tidak ada definisi legal yang ditetapkan satu di Rusia.

Pengelolaan aset BUMN Rusia berada di bawah Kementerian Keuangan Rusia yang membentuk badan khusus untuk pengelolaannya, yaitu State Agency for State Property Management yang disebut ‘Rosimushchestvo’ karena BUMN adalah properti negara.

Dubes RI di Rusia yang meraih gelar pascasarjananya di bidang kebijakan publik Murdoch University Australia ini juga menjelaskan fungsi-fungsi dari ‘Rosimushchestvo’ agar peran negara tidak perlu mengatur keseimbangan kepemilikan BUMN. Adapun sektor BUMN meliputi pertahanan, jalan raya, perekonomian, persenjataan atau peralatan militer, SDA dan kekayaan negara, dan cagar budaya. BUMN Rusia yang sudah go international saat ini, dan setidaknya sudah masuk di Indonesia, adalah Rosneft yang merupakan perusahaan migas.

Kedua webinar ini berlangsung lebih dari satu jam dengan adanya diskusi virtual dari sesi tanya jawab pada akhir rangkaian yang diramaikan oleh akademisi senior, praktisi, bahkan rekan media yang terus menggali pemikiran para akademisi yang juga merupakan peneliti di lembaga manajemen.

Pantau terus seri-seri webinar LM FEB UI berikutnya melalui akun Instagram @lmfebui. Hubungi Yendra (+62 896-4747-3440 atau yendra@lmfebui.com) untuk informasi terkait seri webinar SOEs in Norway dan SOEs in Russia.