Ari Kuncoro: Pola V Resesi Bawaan Pandemi
Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI
DEPOK – Jumat (9/10/2020), Profesor Ari Kuncoro, Rektor Universitas Indonesia, merilis tulisannya yang dimuat Harian Kompas, rubrik Opini, berjudul “Pola V Resesi Bawaan Pandemi”. Berikut tulisannya.
“Pola V Resesi Bawaan Pandemi”
Bank Dunia meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 akan negatif untuk pertama kalinya sejak 1998, dengan rentang minus 2 sampai minus 1,6 persen. Implikasinya, pertumbuhan triwulan III dan IV akan negatif walaupun tidak sedalam triwulan II.
Pola pemulihan mungkin akan merupakan modifikasi pola V yang tidak simetris dengan ekor sebelah kanan yang landai. Hal ini mencerminkan bahwa pandemi Covid-19 menguak pola konsumsi yang berbeda di masyarakat, antara kelompok menengah bawah dan menengah atas.
Pola resesi di beberapa negara
Ada dua tipe pemulihan yang sangat berbeda, yaitu China yang mempunyai pola pemulihan V karena disiplin masyarakatnya dan vaksin, versus Uni Eropa (UE). Selain itu, posisi China sebagai hub manufaktur dunia juga membuat daya ungkit stimulus bisa semaksimal mungkin. Setelah mengalami pertumbuhan negatif 6,8 persen pada triwulan I-2020, China berhasil bangkit, tumbuh 3,2 persen pada triwulan berikutnya.
Sebaliknya di UE, setelah karantina wilayah ketat diberlakukan di kebanyakan negara UE, pola pemulihan V belum terlihat. Apakah nanti polanya akan mirip V atau yang lain, sangat tergantung pada pertumbuhan di triwulan III dan IV. Jika kontraksinya sedalam atau lebih dalam dari triwulan II dan kemudian terjadi lagi di triwulan berikutnya serta setelahnya, maka polanya akan lebih mirip U atau bahkan L.
Spanyol dan Perancis adalah representasi perekonomian UE yang tergantung pada sektor jasa, khususnya pariwisata. Kedua negara ini melakukan lockdown, yang termasuk paling ketat. Keduanya mengalami kontraksi perekonomian yang semakin dalam sejak triwulan I-2020. Pertumbuhan Spanyol memburuk dari minus 4,2 persen ke minus 21,5 persen. Perancis dari minus 5,7 ke minus 18,9 persen.
Vietnam dapat melepaskan diri dari pertumbuhan negatif. Covid-19 menyebabkan perekonomian Vietnam mengalami perlambatan pertumbuhan dari 7 persen triwulan IV-2019 ke 3,82 dan 0,36 persen pada triwulan I dan II-2020. Vietnam menerapkan konsep perang semesta dari pengalaman era perang melawan AS. Setiap warga negara menjadi informan siapa yang menunjukkan gejala terpapar Covid-19. Vietnam jadi mesin surveilans raksasa yang bekerja sama dengan pusat data sistem kesehatan dengan pelaporan segera.
Ini membuat lockdown sapu jagat seperti di Eropa tidak diperlukan karena pelacakan bekerja pada tingkat yang mikro. Lockdown yang adaptif dan selektif ala model pembelajaran adaptif (Evans dan Honkapohja-2001) dilakukan dengan segera ketika berita wabah di Wuhan merebak pada Februari, dengan menutup sekolah, komunitas, perbatasan, dan karantina 14 hari bagi pengunjung dari luar negeri. Hasilnya, mobilitas logistik tetap terjaga sehingga pertumbuhan ekonomi walaupun melambat tetap dalam zona positif.
Jepang pada triwulan I dapat meminimalkan kontraksi dengan pertumbuhan minus 1,8 persen dan cukup optimistis dengan pengetatan lockdown parsial yang diberlakukan untuk Tokyo dan Osaka. Jepang sangat terkejut ketika perekonomiannya terkontraksi ke minus 9,8 persen di triwulan II-2020. Padahal, pemerintah telah menggelontorkan stimulus setara 929 miliar dollar AS ditambah 1,1 triliun dollar AS pada paket kedua. Salah satu yang kurang diperhitungkan adalah populasi Jepang yang mengalami penuaan (ageing).
Kelompok masyarakat yang sudah cukup berumur tidak terlalu tertarik membeli barang tahan lama. Sementara, penduduk mudanya lebih mementingkan akses ketimbang kepemilikan, baik untuk kendaraan (transportasi publik) maupun properti (menyewa). Satu-satunya hiburan bagi masyarakat adalah melakukan perjalanan yang sulit dilakukan karena pandemi. Ekspor otomotif juga mengalami stagnasi akibat resesi di negara-negara tujuan ekspor. Akibatnya, terjadi fenomena perangkap likuiditas (liquidity trap), stimulus gagal memutar perekonomian karena hanya mengendap dalam bentuk tabungan.
Sebagai upaya agar dapat memutar kembali aktivitas ekonomi, Jepang memperkenalkan istilah travel bubble, di mana pelancong dari 10 negara yang dianggap sudah bisa mengendalikan Covid-19 diberikan prioritas berkunjung.
Bagaimana di Indonesia?
Pola pemulihan ekonomi Indonesia kali ini kemungkinan besar tidak terlihat seperti proses pemulihan pada krisis 1998. Saat itu sumber krisisnya adalah megadepresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang merosot dari Rp 2.500 per dollar AS sampai menyentuh Rp 15.000 per dollar AS. Untuk kembali ke pertumbuhan tahunan (yoy) positif, diperlukan enam triwulan.
Pertumbuhan negatif dimulai dari triwulan I-1998 dan terus memburuk hingga tercapai titik terendah, yaitu minus 18,3 persen di triwulan IV-1998, untuk kemudian membaik walau masih dalam zona negatif. Pertumbuhan positif baru dapat tercapai di triwulan II-1999. Walaupun membutuhkan waktu cukup lama, dengan kontraksi yang dalam pada triwulan IV-1998, secara grafis pola pemulihan masih terlihat seperti huruf V dengan ekor yang curam. Namun, pemulihan penuh tak terjadi segera. Ketika pertumbuhan sudah mulai positif, perlu waktu dua triwulan lagi sampai triwulan IV-1999 untuk mencapai pertumbuhan di atas 5 persen.
Krisis ekonomi yang dihadapi dunia kali ini merupakan bawaan pandemi yang memutuskan sisi permintaan dan produksi perekonomian. Berdasarkan prediksi pemerintah dan Bank Dunia, tampaknya untuk Indonesia pola V-nya tidak terlalu dalam. Pandemi mengakibatkan pertumbuhan melambat ke 2,87 persen di triwulan I-2020.
Kontraksi baru terjadi di triwulan II dengan pertumbuhan minus 5,32 persen, jauh lebih dangkal dari yang terjadi pada 1998. Batas bawah ramalan pertumbuhan untuk triwulan III berkisar antara minus 2 persen (Bank Dunia) dan 2,9 persen (pemerintah). Ini menunjukkan pola V-nya akan condong ke kanan dengan ekor memanjang yang menunjukkan meski kontraksi tak sedalam negara-negara lain, pemulihan akan terjadi berangsur-angsur, bahkan mungkin sampai memasuki 2021.
Implikasi kebijakan
Pola dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kembali pertumbuhan positif sangat tergantung dari sisi permintaan masyarakat, khususnya konsumsi. Belajar dari krisis ekonomi 1998, konsumsi memimpin pemulihan ekonomi, baru kemudian diikuti investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Peribahasa mengatakan ”hemat pangkal kaya”, tetapi konsep paradox of thrift menjelaskan hemat yang berlebih-lebihan justru membawa perekonomian ke resesi yang lebih dalam.
Masyarakat sebenarnya tidak terlalu dapat disalahkan, karena kali ini penyebabnya adalah pandemi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dalam pemulihan ekonomi untuk mengelola ekspektasi masyarakat.
Publikasi Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) BI menunjukkan bahwa terjadi penurunan kecenderungan berbelanja (marginal propensity to consume/MPC) dari 0,69 pada Maret ke 0,674 pada Agustus. Berarti masyarakat membelanjakan hanya 67,4 persen dari pendapatannya untuk konsumsi. Sementara persentase tabungan meningkat dari 18,6 ke 20,4 persen. Sisa pendapatan digunakan untuk cicilan yang porsinya relatif stabil pada 12,2 persen. Cicilan ini berpotensi dijadikan sebagai target kebijakan relaksasi untuk menimbulkan expenditure switching.
Angka-angka di atas terjadi untuk semua kelompok pendapatan antara Rp 1 juta dan Rp 5 juta, tapi tidak untuk yang di atas Rp 5 juta per bulan. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) memang nyata membuat mereka meningkatkan tabungan. Pandemi menyebabkan mobilitas dan interaksi fisik menurunkan pendapatan sektor produksi yang berpotensi PHK. Survei Litbang Kementerian Tenaga Kerja, LIPI dan Lembaga Demografi UI menemukan 13,9 persen pengusaha mengurangi/PHK karyawan. Sementara hampir separuh atau 49,6 persen merumahkan sebagian karyawan tanpa PHK.
Hanya kelompok pendapatan di atas Rp 5 juta yang porsi tabungannya turun dari 19 ke 18 persen, yang menunjukkan ada daya beli yang dibelanjakan. Namun indeks pembelian barang tahan lama kelompok ini justru menurun tipis dari 77,5 ke 75,2 setelah naik tajam dari 60 pada Juli. Penjelasannya, hanya kelompok ini masih mampu melakukan perjalanan atau makan di luar untuk relaksasi dan rekreasi (leisure), tetapi tetap tidak terlalu berminat membeli barang-barang tahan lama.
Gejala yang lain, kelompok yang justru melakukan pembelian barang tahan lama, seperti peralatan rumah tangga, adalah golongan pendapatan Rp 1 juta-Rp 2 juta. Sepintas lalu tampak seperti anomali. Penjelasannya, dengan MPC yang semakin menurun ini menunjukkan walaupun ada yang tetap ditabung, bantuan sosial pada kelompok ini mempunyai dampak juga pada peralihan dari belanja leisure ke barang-barang tahan lama (expenditure switching).
Kenaikan sektor manufaktur Purchasing Manager Index (PMI) dari 46,6 pada Juli ke 50,8 pada Agustus merupakan konsekuensi dari perilaku ini. Namun perilaku ini belumlah stabil. Sebagai catatan, indeks PMI turun lagi ke 47,2 pada September seiring kebijakan pengetatan kembali di DKI Jakarta sebagai akibat meningkatnya kembali kasus positif Covid-19. Relaksasi cicilan berpotensi membuat perilaku ini lebih stabil.
Belajar dari pengalaman krisis 1998 di mana sektor pertanian tetap tumbuh positif; sektor perdagangan, hotel, restoran dan diikuti dengan manufaktur memimpin pemulihan ekonomi keluar dari resesi. Untuk mendapatkan pemulihan ala huruf V, ada dua kelompok masyarakat yang masing-masing membutuhkan kebijakan berbeda.
Untuk kelompok menengah bawah, kebijakan untuk penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berorientasi pada bantuan sosial dan relaksasi harus terus ditingkatkan, terutama karena perilakunya berpotensi mendorong momentum di sektor manufaktur. Untuk kelompok menengah atas, ekspektasi tentang kondisi kesehatan masyarakat harus terus diperbaiki dengan koordinasi penanganan Covid-19 yang semakin baik. Belanja kelompok ini akan mendorong pemulihan di sektor perdagangan, hotel, restoran dan sebagai turunannya juga sektor transportasi. (hjtp)
Sumber: Harian Kompas. Edisi: Jumat, 9 Oktober 2020. Rubrik Opini. Halaman 6.