Seminar Mingguan PPIE FEB UI Kaji Dampak Desentralisasi pada Kinerja Pelayanan Kesehatan

Seminar Mingguan PPIE FEB UI Kaji Dampak Desentralisasi pada Kinerja Pelayanan Kesehatan

 

Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI

DEPOK – Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyelenggarakan seminar mingguan dengan mengambil topik pembahasan “Dampak dari Desentralisasi pada Kinerja Pelayanan Kesehatan: Analisis Ketimpangan Dalam Pemanfaatan Layanan Kesehatan di Indonesia” yang berlangsung di ruang 402, Gedung Pascasarjana FEB UI.

Dalam pembahasan ini, menguji dampak desentralisasi administratif pada ketidakadilan akses ke layanan kesehatan di Indonesia. Ada dua tujuan khusus dalam penelitian ini. Tujuan pertama adalah untuk mengeksplorasi dimensi spasial ketidakadilan dengan menggunakan ukuran ketidakadilan yang dapat diuraikan sepenuhnya – Theil Index.

“Saya membuat perbandingan antara sebelum dan sesudah desentralisasi di Indonesia. Hasil ini dapat memberikan gambaran awal tentang hubungan kausalitas antara desentralisasi dan ketidakadilan dalam layanan kesehatan,” ucap Iman Sufrian selaku mahasiswa PPIE di tengah-tengah pemaparan presentasi seminar mingguan, Rabu (10/10/2018).

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakadilan secara keseluruhan dijelaskan oleh variasi di dalam kabupaten ataupun kota di Indonesia. Peningkatan tingkat desentralisasi terkait dengan penurunan tingkat ketidakadilan total, ketidakmerataan di kabupaten atau kota dan ketidakadilan antar kabupaten/kota untuk layanan rawat inap dan layanan rawat jalan.

Sementara itu, tujuan kedua untuk menyelidiki secara empiris dampak desentralisasi pada ketidaksetaraan layanan kesehatan pada tingkat individu. Secara khusus, melihat efek dari desentralisasi administratif, fiskal dan politik pada ketimpangan layanan kesehatan yang dimulai pada tahun 2001.

Desentralisasi administratif, fiskal dan politik memiliki efek pada peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses ke sumber daya perawatan kesehatan (jumlah dokter, jumlah pusat kesehatan, jumlah rumah sakit, kemudahan menjangkau fasilitas perawatan kesehatan dan distribusi fasilitas perawatan kesehatan yang merata) dan kemudian berdampak pada pengurangan ketidakadilan layanan kesehatan rawat jalan dan ketidakadilan layanan kesehatan rawat inap.

“Variasi dalam kepemilikan asuransi kesehatan, pendapatan, perbedaan status sosial dan pendidikan berkontribusi pada ketidakadilan pelayanan kesehatan rawat jalan dan ketidakadilan layanan rawat inap,” tambah dia.

Selain itu, analisis di tingkat individu menunjukkan bahwa pendapatan, kepemilikan jaminan kesehatan, pendidikan, lokasi tempat tinggal dan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan berpengaruh terhadap ketimpangan layanan kesehatan baik layanan kesehatan rawat jalan maupun layanan kesehatan rawat inap.

“Dampak desentralisasi terhadap ketimpangan dalam layanan kesehatan merupakan dampak tidak langsung. Desentralisasi akan berdampak langsung kepada penyediaan sumber daya layanan kesehatan dan selanjutnya mempengaruhi ketimpangan utilisasi layanan kesehatan. Penyediaan sumber daya layanan kesehatan memberikan dampak penurunan ketimpangan layanan kesehatan baik layanan rawat inap maupun layanan rawat jalan,” tutup Iman Sufrian. (Des)